SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN LIMA NEGARA
1.
Perancis
Prancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional.
Menteri ekonomi nasional menyetujui Plan Comptable General(undang-undang akuntansi
nasional) formal yang pertama pada September 1947. Sebuah ketentuan yang telah
direvisi mulai berjalan pada tahun 1957. Revisi selanjutnya dari ketentuan
tersebut dibuat pada tahun 1982 dibawah pengaruh Fourth Directive of the
European Union, pada tahun 1986, ketentuan tersebut diperluas untuk
mengimplementasikan persyaratan Seventh Directive Uni Eropa pada laporan
keuangan gabungan, dan selanjutnya direvisi lagi pada tahun 1999.
Akuntansi nasional Perancis diatur dalam Plan Comptable General,
berisi:
1.
Tujuan dan prinsip
laporan dan akuntansi keuangan.
2.
Definisi asset, utang,
ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran.
3.
Aturan-aturan valuasi
dan pengakuan.
4.
Daftar akun,
persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah
distandarisasi.
5.
Contoh laporan
keuangan dan aturan presentasinya.
Perintah
penggunaan daftar akun internasional yang sama tidak membebani bisnis Prancis
karena ketentuannya sangat diterima dalam praktik. Beragam daftar yang
diperlukan untuk pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada model standar
laporan laba rugi dan neraca, dan kantor statistic setempat memberikan
informasi makro ekonomi dengan mengumpulkan laporan keuangan dari berbagai
perusahaan.
Akuntansi
prancis sangat terhubung dengan ketentuan yang memungkinkan untuk mengabaikan
fakta bahwa legislasi komersial dan undang-undang perpajakan yang mengatur
banyak akuntansi dan laporan keuangan Prancis yang sebenarnya. Kedua hal ini
telah mendahului ketentuan tersebut. Code de commers telah ada pada tahun 1673
dan ordonansi coubert pada tahun 1681 dan dibuat oleh Napoleon pada tahun 1807
sebagai sebuah bagian dari system hukum yang dia ciptakan berdasarkan pada
hukum tertulis. Undang-undang pajak penghasilan yang pertama dibuat pada tahun
1914 dengan demikian menghubungkan perpajakan dan keharusan untuk menyimpan
catatan akuntansi.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada lima perusahaan besar yang terlibat
dalam penyusunan standar di Perancis:
1.
Counseil National de
la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional).
2.
Comite de la
Reglementation Comptable, atau CRC (Komite
Regulasi Akuntansi).
3.
Autorite des Marches
Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan).
4.
Ordre des
Experts-Comptables, atau OEC (Institut Akuntan Publik).
5.
Compagnie Nationale
des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institut
Nasional Undang-undang Auditor).
Presiden Prancis mengangkat
ketua AMF dan komisi setiap tahunnya melapor kepada presiden. AMF bertanggung
jawab untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar namun, AMF
bergantung pada komite CNCC (Comite de l’Examen National des Activites-CENA)
untuk melakukan tinjauan mutu audit dari setiap perusahaan yang terdaftar
sedikitnya sekali dalam 6 tahun.
Laporan Keuangan
Perusahaan Perancis harus melaporkan
hal-hal berikut:
1.
Neraca
2.
Laporan Laba Rugi
3.
Catatan atas laporan
keuangan
4.
Laporan Direktur
5.
Laporan Auditor
Agar laporan keuangan
memberikan tinjauan yang baik dan benar (image
fidele), maka harus disiapkan sesuai dengan legislasi dan dengan keyakinan
yang baik. Fitur signifikan dalam laporan keuangan prancis adalah persyaratan
untuk penulisan catatan kaki yang ekstensif dan rinci, termasuk hal-hal
berikut:
·
Penjelasan
pengukuran aturan yang digunakan (misalnya kebijakan akuntansi)
·
Perlakuan akuntansi
untuk barang dengan mata uang asing
·
Laporan
perubahan dalam asset tetap dan depresiasinyta
·
Rincian provisi
·
Rincian setiap
revaluasi
·
Laporan hutang
dan piutang menurut waktunya
·
Daftar anak
perusahaan dan pembagian saham’
·
Jumlah
tanggungan pension dan kepentingan pengunduran diri lainnya
·
Rincian pengaruh
pajak pada laporan keuangan
·
Jumlah rata-rata
karyawan yang diurutkan menurut kategorinya
·
Analisis
perputaran menurut aktivitas dan secara geografi
Patokan Akuntansi
·
Aset-aset berwujud
biasanya dihitung berdasarkan nilai perolehan.
·
Depresiasi dilakukan
menurut ketentuan pajak, biasanya dengan metode garis garis lurus atau saldo
menurun.
·
Persediaan dinilai
berdasarkan nilai terendah (FIFO) atau rata-rata tertimbang.
·
Biaya riset dan
pengembangan dibebankan pada saat terjadinya (akrual basis)
·
Aset-aset yang
dipinjamkan tidak dikapitalisasi, dan biaya sewa dibebankan.
·
Utang untuk
kepentingan pasca-pekerjaan tidak harus diakui dan pinjaman keuangan tidak
perlu dikapitalisasi.
·
Pajak-pajak yang
ditangguhkan dihitung menggunakan metode kewajiban, dan dipotong ketika
pembalikan perbedaan waktu bisa diperkirakan.
·
Goodwill biasanya
dikapitalisasi dan diamortisasi ke dalam pendapatan.
Sumber : Choi, Frederick D. S. dan Gary K. Meek. International Accounting. Buku
1 Edisi6. 2010: Salemba Empat.
