Etika dalam Auditing

Etika dalam audit dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk melakukan suatu proses yang sistematis dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti secara objektif tentang informasi yang dapat diukur mengenai asersi-asersi suatu entitas ekonomi, dengan tujuan untuk menentukan dan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut, serta melaporkan kesesuaian informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Auditor harus bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Seorang auditor dalam mengaudit sebuah laporan keuangan harus berpedoman terhadap standar auditing yang telah ditntukan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing.

           

Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat umum  sebagai pengguna jasa audit atas independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat juga bisa menurun disebabkan oleh keadaan mereka yang berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur, bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya baik merupakan manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka.

Tanggung Jawab Auditor Kepada Publik

Profesi akuntan memegang peranan yang penting dimasyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya saja, akan tetapi memiliki tanggung jawab juga terhadap publik. Kepentingan publik adalah kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan. Publik akan mengharapkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan kode etik professional AKDA.

Ada 3 karakteristik dan hal-hal yang ditekankan untuk dipertanggungjawabkan oleh auditor kepada publik, antara lain:

a.      Auditor harus memposisikan diri untuk independen, berintegritas, dan obyektif.

b.      Auditor harus memiliki keahlian teknik dalam profesinya.

c.       Auditor harus melayani klien dengan profesional dan konsisten dengan tanggung jawab mereka kepada publik.

Tanggung Jawab Dasar Auditor

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Tanggung jawab dasar seorang auditor adalah sebagai berikut :

a.      Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan.

Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjan yang ia lakukan, agar apa yang telah dilakukan oleh auditor dapat dibaca oleh yang berkepentingan.

b.      Sistem Akuntansi.

Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

c.       Bukti Audit.

Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional. Dan harus memperoleh bukti yang sangat bermanfaat dalam mengaudit laporan keuangan.

d.      Pengendalian Intern.

Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test.

e.      Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan.

Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

Independensi Auditor

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi dan Puradireja, 2002: 26). Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Independensi akuntan publik mencakup tiga aspek, yaitu :

a.      Independensi dalam Fakta (Independence in fact) : Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas yang tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya.

b.      Independensi dalam Penampilan (Independence in appearance) : Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit atau kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya.

c.       Independensi dari sudut Keahliannya (Independence in competence) : Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor atau dengan kata lain kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu independensi penyusunan progran, independensi investigatif, dan independensi pelaporan.

Peraturan Pasar Modal dan Regulator mengenai Independensi Akuntan Publik

Penilaian kecukupan peraturan perlindungan investor pada pasar modal Indonesia mencakup beberapa komponen analisa yaitu;

a.      Ketentuan isi pelaporan emitmen atau perusahaan publik yang harus disampaikan kepada publik dan Bapepam,

b.      Ketentuan Bapepam tentang penerapan internal control pada emitmen atau perusahaan public,

c.       Ketentuan Bapepam tentang, pembentukan Komite Audit oleh emitmen atau perusahaan public,

d.      Ketentuan tentang aktivitas profesi jasa auditor independen.

Seperti regulator pasar modal lainnya Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Salah satu tugas pengawasan Bapepam adalah memberikan perlindungan kepada investor dari kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti pemalsuan data dan laporan keuangan, window dressing, serta lain-lainnya dengan menerbitkan peraturan pelaksana di bidang pasar modal. Dalam melindungi investor dari ketidakakuratan data atau informasi, Bapepam sebagai regulator telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan keaslian data yang disajikan emiten baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan keuangan emiten.

Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam antara lain adalah Peraturan Nomor: VIII.A.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a.        Periode Audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang menjadi objek audit, review, atau atestasi lainnya.

b.        Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk melakukan pekerjaan atestasi termasuk menyiapkan laporan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan.

c.         Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan saudara kandung.

d.        Fee Kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut.

e.        Orang Dalam Kantor Akuntan Publik adalah orang yang termasuk dalam penugasan audit, review, atestasi lainnya, dan/atau non atestasi yaitu: rekan, pimpinan, karyawan professional, dan/atau penelaah yang terlibat dalam penugasan.

 Contoh kasus

Salah satu kasus yang berkaitan dengan profesi akuntansi yaitu kasus Mulyana W Kusuma yang sempat menjadi perhatian publik pada tahun 2004 di awal bulan April. Mulyana W Kusuma merupakan salah satu anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang diduga melakukan penyuapan terhadap anggota auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yaitu Salman Khairiansyah yang saat itu akan melakukan audit keuangan yang berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Logistic pemilu tersebut diantaranya kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan laporan keuangan, ternyata laporan tersebut akan diperiksa kembali dalam jangka waktu sebulan. Namun, setelah satu bulan laporan keuangan tersebut ternyata belum selesai dan pada saat itu terdengar kabar penangkapan Mulyana W Kusuma. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada duakali pertemuan mereka.

Tanggapan kasus

Tindakan yang dilakukan oleh Mulyana dan Auditor BPK dalam kasus tersebut yaitu Salman Khairiansyah merupakan tindakan yang salah, karena tidak seharusnya Mulyana melakukan penyuapan terhadap anggota tim dana pemilu BPK sebesar 300 juta. Sedangkan dalam sisi auditor merupakan tindakan yang salah karena tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja (KPK) dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi dalam KPU dan dengan menggunakan jebakan imbalan uang tersebut digunakan untuk menjalankan profesinya. Auditor juga tidak memiliki integritas ketika didalam dirinya sudah ada pemikiran pemihakan pada salah satu pihak, yaitu pemberi kerja yang merupakan pihak KPU dengan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi.

 Sumber

nabilasishma.blogspot.com/2014/11/etika-dalam-auditing.html

http://emidiawati.blogspot.co.id/2014/11/tugas-2-etika-dalam-auditing.html

http://soniahosey05.blogspot.co.id/2015/11/etika-dalam-auditing.html

Etika Governance

Etika Governance

Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) adalah Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaganya.

Etika pemerintahan tidak terlepas dari filsafat pemerintahan. filsafat pemerintahan adalah prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan pada pembukaan UUD negara

Governance system

Governance system artinya sistem pemerintahan. Secara harfiah berarti sebagai bentuk hubungan antar lembaga negara dalam melaksanakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi: Presidensial,  Parlementer, Komunis, Demokrasi Liberal, Liberal dan Kapital.

Sistem pemerintahan bertujuan untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinue dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Di dalam dunia bisnis, perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Tindakan dan kata-kata manajemen puncak harus sejalan dengan tujuan utama perusahaan, dengan memberikan contoh nyata. Prilaku ini merupakan budaya etika.

Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan harus memiliki corporate governance, yaitu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Untuk mengimplementasikannya maka dibuatlah suatu kode etik bagi karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan

Komponen unsur- unsur yang tidak dapat terpisahkan dari governance system yaitu :

1.      Commitment on Governance

Merupakan komitmen untuk menjalankan perusahaan yang dalam hal ini adalah dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2.      Governance Structure

Merupakan struktur kekuasaan berikut persyaratan pejabat yang ada di bank sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. 

3.      Governance Mechanism

Merupakan pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab unit dan pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan operasional perbankan.

Budaya etika

Untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab serta memaksimalkan nilai pemegang saham, dieperlukan sutau kode etik bagi karyawan & pimpinan perusahaan. Kode etik ini merupakan salah satu contoh budaya etika di dalam perusahaan. Dan yang bertugas untuk menerapkan budaya etika itu tersebut adalah manajemen puncak. Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Hal tersebut dicapai melalui metode tiga lapis yaitu :

1.      Menetapkan credo perusahaan

Dengan cara membuat pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai etis yang ditegakkan perusahaan, lalu diinformasikan kepada orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan.

2.      Menetapkan program etika yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan lapis pertama. Misalnya pertemuan orientasi bagi pegawai baru dan audit etika.

3.      Menetapkan kode etik perusahaan (setiap perusahaan memiliki kode etik yang berbeda).

Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan dan kerjasama. Kode Etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja. Namun Kode Etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan (action). Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antara lain masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan (conflict of interest).

Adapun prinsip-prinsip dan Manfaat dari GCG

1.      Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Contohnya mengemukakan informasi target produksi yang akan dicapai dalam rencana kerja dalam tahun mendatang, pencapaian laba.

2.      Kemandirian

Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Misalnya pada perusahaan ini sedang membangun pabrik, tetapi limbahnya tidak bertentangan dengan UU lingkungan yg dapat merugikan piha lain.

3.       Akuntabilitas
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Misalnya seluruh pelaku bisnis baik individu maupun kelompok tidak boleh bekerja asal jadi, setengah-setengah atau asal cukup saja, tetapi harus selalu berupaya menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan hasil yang bermutu tinggi.

4.      Pertanggungjawaban
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya dalam hal ini Komisaris, Direksi, dan jajaran manajemennya dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

5.      Kewajaran (fairness)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya memperlakukan rekanan sebagai mitra, memberi perlakuan yang sama terhadap semua rekanan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan/pembeli, dan sebagainya.

Mengembangkan struktur etika korporasi

Prinsip-prinsip moral etika dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan, dilaksanakan  pada saat membangun entitas korporasi dan menetapkan sasarannya. Penerapan etika ini diharapkan dapat menjadi panduan atau “hati nurani” dalam proses bisnis, sehingga dapat menciptakan suatu suasana kegiatan bisnis yang beretika, yang tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga peduli terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Berbagai perangkat pendukung terbentuknya suatu organisasi yang memiliki tata kelola yang baik sudah di stimulasi oleh Pemerintah melalui UU Perseroan, UU Perbankan, UU Pasar Modal, Standar Akuntansi, Komite Pemantau Persaingan Usaha, Komite Corporate Governance, dan sebagainya yang pada prinsipnya adalah membuat suatu aturan agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui suatu mekanisme tata kelola secara baik oleh jajaran dewan komisaris, dewan direksi dan tim manajemennya. Pembentukan beberapa perangkat struktural perusahaan seperti komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite risiko, dan sekretaris perusahaan adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas “Board Governance”. Dengan adanya kewajiban perusahaan untuk membentuk komite audit, maka dewan komisaris dapat secara maksimal melakukan pengendalian dan pengarahan kepada dewan direksi untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Sementara itu, sekretaris perusahaan merupakan struktur pembantu dewan direksi untuk menyikapi berbagai tuntutan atau harapan dari berbagai pihak eksternal perusahaan seperti investor agar supaya pencapaian tujuan perusahaan tidak terganggu baik dalam perspektif waktu pencapaian tujuan ataupun kualitas target yang ingin dicapai. Meskipun belum maksimal, Uji Kelayakan dan Kemampuan (fit and proper test) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memilih top pimpinan suatu perusahaan BUMN adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan untuk membangun “Board Governance” yang baik sehingga implementasi Good Corporate Governance akan menjadi lebih mudah dan cepat.

Kode perilaku korporasi (corporate code of conduct)

Code of Conduct (Pedoman Perilaku) adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan siistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-perturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya, serta berinteraksi dengan stakeholders.Pelaksanaan Code of Conduct mencerminkan perilaku pelaku bisnisnya, dalam hal pembentukan citra yang baik terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan para stakeholder.

Pelaksanaan Code of Conduct diawasi oleh Dewan Kehormatan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pedoman ini. Dewan Kehormatan terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan yang ditunjuk, dan serikat pekerja. Mekanisme Dewan Kehormatan diatur dalam surat Keputusan Direksi. Dan pedoman Code of Conduct ini menjadi kewajiban setiap individu untuk menandatangani pernyataan kepatuhan dan integritas atas pedoman ini, saat terjadinya hubungan perikatan kerja individu perusahaan serta saat terjadinya revisi terhadap pedoman ini di masa yang akan datang

Dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance, diperlukan instrumen-instrumen yang menunjang, yaitu sebagai berikut :

1.      Code of Corporate Governance (Pedoman Tata Kelola Perusahaan), pedoman dalam interaksi antar organ Perusahaan maupun stakeholder lainnya.

2. Code of Conduct (Pedoman Perilaku Etis), pedoman dalam menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis antara Perusahaan dengan Karyawannya.
3. Board Manual, Panduan bagi Komisaris dan Direksi yang mencakup Keanggotaan, Tugas, Kewajiban, Wewenang serta Hak, Rapat Dewan, Hubungan Kerja antara Komisaris dengan Direksi serta panduan Operasional Best Practice.
4. Sistim Manajemen Risiko, mencakup Prinsip-prinsip tentang Manajemen Risiko dan Implementasinya.
5. An Auditing Committee Contract – arranges the Organization and Management of the Auditing Committee along with  its Scope of Work.
6. Piagam Komite Audit, mengatur tentang Organisasi dan Tata Laksana Komite Audit serta Ruang Lingkup Tugas.

Evaluasi terhadap kode perilaku korporasi

1.      Pelaporan Pelanggaran Code of Conduct

Setiap individu berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran atas Code of Conduct yang dilakukan oleh individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. Laporan dari pihak luar wajib diterima sepanjang didukung bukti dan identitas yang jelas dari pelapor.Dewan kehormatan wajib mencatat setiap laporan pelanggaran atas Code of Conduct dan melaporkannya kepada Direksi dengan didukung oleh bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan kehormatan wajib memberikan perlindungan terhadap pelapor.

2.      Sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct

Pemberian sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pemberian sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris mengacu sepenuhnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan serta ketentuan yang berlaku.Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran pedoman ini.

Kasus

Kasus perusahaan yang menyimpang dari GCG:

JAKARTA. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) lama-lama gerah juga melihat semakin maraknya kasus kejahatan kerah putih yang melibatkan emiten pasar modal.

Nurhaida, Ketua Bapepam-LK, mengungkapkan, otoritas pasar modal tengah mempertimbangkan untuk mengubah aturan Bapepam Nomor IX.i.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Tujuan revisi meningkatkan kualitas pengawasan terhadap emiten pasar modal.

Dalam beleid tersebut, otoritas mewajibkan setiap emiten memiliki Komite Audit. Itu adalah komite yang dibawahi oleh dewan komisaris sebuah emiten. Komite itu bertugas memberikan pendapat ke dewan komisaris terhadap laporan atau segala hal yang disampaikan direksi kepada dewan komisaris.

Komite ini juga berperan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh dewan komisaris. Sebagai contoh, terkait laporan keuangan dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan.

Komite audit juga melaporkan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi kepada dewan komisaris. Intinya, komite ini bertugas memastikan ketepatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Bapepam-LK menilai, keberadaan komite ini perlu diperkuat seiring dengan semakin kompleksnya dunia bisnis dan usaha saat ini. Ada beberapa poin revisi, yang merupakan masukan dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI).

Pertama, persyaratan anggota komite audit. Kanaka Puradireja, Ketua Dewan IKAI menuturkan, anggota komite audit ke depan harus merupakan anggota organisasi profesi. “Jika nanti terjadi penyimpangan oleh anggota komite audit, organisasi profesi yang bertanggung jawab,” ujar dia. Misalnya, akuntan mempertanggungjawabkan profesinya kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kedua, adalah pembatasan jumlah anggota komite audit, yakni cukup tiga sampai lima orang saja. Ketiga, “Masa jabatan juga perlu dibatasi agar independensinya tetap terjaga,” imbuh Kanaka.

Etty Retno Wulandari, Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Informasi, mengungkapkan, draft revisi ini kemungkinan selesai akhir tahun ini.

Analisis

Kasus kejahatan kerah putih yang melibatkan emiten pasar modal harus segera diselesaikan dengan pembenahan tata kelola perusahaan yang baik sehingga masalah tersebut dapat segera diatasi. Tindakan pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit saja tidak cukup. Sehingga Ikatan Komite Audit Indoesia (IKAI) harus merevisi beberapa poin penting dalam pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Bapepam-LK jugadiharapkan harus bisa menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik sehingga kasus tersebut tidak akan terulang kembali dan kegiatan dalam pasar modal dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.

Sumber

 http://yonayoa.blogspot.co.id/2012/10/etika-governance_20.html

https://herikurniawan19.wordpress.com/2014/01/04/tugas-3-etika-governance/

http://investasi.kontan.co.id/news/marak-kasus-komite-audit-akan-diperkuat-1

http://www.referensimakalah.com/2013/04/pengertian-good-corporate-governance-

Kalimat Aktif dan Pasif (Materi dan Artikel)

Passive voice adalah kalimat pasif yang subjectnya dikenai pekerjaan atau kata kerjanya berawalan “di/ter”. Dalam bahasa Indonesia, tidak ada perubahan dalam merubah kalimat aktif (active) menjadi kalimat pasif (passive voice).

Sedangkan dalam kalimat aktif sesuatu yang melakukan tindakan adalah subjek kalimat dan sesuatu yang menerima tindakan adalah objek.

Cara membuat kalimat passive voice:

1.      Kata kerja dalam kalimat aktifnya harus berupa transitive verb (membutuhkan object).

2.      Object kalimat aktif menjadi subject kalimat pasif (dibalik).

3.      Subject kalimat aktif menjadi by object dalam kalimat pasif.

4.       Menggunakan pola dasar Auxiliary/tobe + Verb 3

·         Kalimat pasif selalu menggunakan V-3

·         Sebelum V-3 harus diberi to be

·         Apabila berbentuk pertanyaan maka subject diletakkan setelah to be yang pertama

Pola Kalimat / Rumus Passive Voice

1. Simple Present Tense

Simple Present tense

S + tobe (is, am, are) + V-3

Contoh:
Aktif : My mother always cleans the floor every morning.

Pasif : The floor is always cleaned by my mother every morning.

auxiliary/tobenya menyesuaikan dengan subject dari kalimat pasifnya, bukan subject kalimat aktif.

2. Simple Past Tense

Simple Past tense

S + tobe (was, were) + V-3

Contoh:
Aktif : Fadhila watched the movie in the theatre last night.

Pasif : The movie was watched by Fadhila in the theatre last night.

3. Present/Past Continuous Tense

Present/Past Continuous

S + (is, am, are) + being + V-3        (was, were)

Contoh:
Present continuous tense

Aktif : They are making a rainbow cake now.

Pasif : A rainbow cake is being made by them now

Perhatikan perubahan tobe dari are (kalimat aktif) menjadi is (kalimat pasif). Karena, auxiliary/tobenya menyesuaikan dengan subject dari kalimat pasifnya, bukan subject kalimat aktif.

Past continuous tense

Aktif : She was buying some books last night.

Pasif : Some books were being bought by her last night.

4. Present/Past Perfect Tense

Present/past perfect tense

S + (have, has) + been + V-3            (had)

Contoh:
Present perfect tense

Aktif : The manager has interviewed some candidates

Pasif : Some candidates have been interviewed by the manager.

Past perfect tense

Aktif : Carroll had made a good decision to leave Liverpool.

Pasif : A good decision had been made by Carroll to leave Liverpool.

5. Modal Auxliary

Modal auxiliary*

Modals + be + V-3

*Modal auxiliary – will, shall, must, can, may (Present modal) would, should, could, might (Past modal)

Silakan pelajari lagi materi tentang modal auxiliary.

Contoh:
Aktif : Before I got an injury, I could climb Mount Rinjani.

Pasif : Before I got an injury, Mount Rinjani could be climbed by me.

Aktif: She should bring her phone to call her mom.

Pasif : Her phone should be brought by her to call her mom.

Aktif: They must obey the rules in this camp.

Pasif : The rules must be obeyed by them in this camp.

6. ACCUSATIVE VERB

Accusative verb*

TO BE + V-3

Macam-macam accusative verb: PRAWAN L

(Plan, Require, Allow, Want/wait, Ask, Need, Like).

Perhatikan pola kalimat akusatif berikut ini:

Aktif	S + accusative verb + (object) + to V-1
Pasif	S + accusative verb + (object) + tobe V-3

Contoh:
Aktif : I asked my secretary to answer the call

Pasif : I asked the call to be answered by my secretary

Aktif : The headmaster requires the students to use the weekly uniform

Pasif  : The headmaster requires the weekly uniform to be used by the students

Contoh kalimat aktif dan pasif  lainnya

	Active	Passive
Simple Present	Twice a month, Tony cleans the room.	Twice a month, the room is cleaned by Tony.
Present Continuous	Right now, Sally is cleaning the floor.	Right now, the floor is being cleaned by Sally.
Simple Past	Samadi repaired the radio.	The radio was repaired by Samadi.
Past Continuous	The security was helping the customer when the thief came into the bank.	The customer was being helped by the security when the thief came into the bank.
Present Perfect	Many peoples have visited that cemetery.	That cemetery has been visited by many peoples.
Present Perfect Continuous	Recently, Joshua has been doing the job.	Recently, the job has been being done by Joshua.
Past Perfect	Gerry had repaired many computers before he received his license.	Many computers had been repaired by Gerry before he received his license.
Past Perfect Continuous	The Chef had been preparing the dinners for three years before he moved to Swiss.	The dinners had been being prepared by the Chef for three years before he moved to Swiss.
Simple Future will	Sam will finish the work by 7:00 PM.	The work will be finished by 7:00 PM.
Simple Future be going to	Sally is going to make a dinner tonight.	A dinner is going to be made by Sally tonight.
Future Continuouswill	At 9:00 PM tonight, Josh will be cleaning the desk.	At 9:00 PM tonight, the desk will be being cleaned by Josh.
Future Continuousbe going to	At 9:00 PM tonight, Josh going to be cleaning the desk.	At 9:00 PM tonight, the desk are going to be being cleaned by Josh.
Future Perfect will	Peoples will have completed the job before the deadline.	The job will have been completed before the deadline.
Future Perfect be going to	Peoples are going to have completed the job before the deadline.	The job is going to have been completed before the deadline.
Future Perfect Continuouswill	Andi will have been painting the building for over six months by the time it is finished.	The building will have been being painted by Andi for over six months by the time it is finished.
Future Perfect Continuousbe going to	Andi is going to have been painting the building for over six months by the time it is finished.	The building is going to have been being painted by Andi for over six months by the time it is finished.
Used to	Jeremy used to close the window.	The window used to be closhed by Jeremy.
Would Always	My father would always make the telescope.	The telescope would always be made by my father.
Future in the Past Would	You knew Nathan would finish the job by 4:00 PM.	You knew the job would be finished by 4:00 PM.
Future in the Past Was Going to	We thought Sarah was going to make a dinner tonight.	We thought a dinner was going to be made by Sarah tonight.

Contoh artikel

*note :

Kalimat aktif  -> italic

Kalimat pasif -> underline

Ebola epidemic

Beware of Ebola EpidemicRecently, Ebola epidemic that attacks the West African region, causing the world’s attention. WHO has released the data, there are at least 800 people who died after the Ebola virus. This disease has a very high mortality rate, 90 percent of patients died. Unfortunately, vaccine or drug to cure Ebola still haven’t found yet.

The Ebola virus was first discovered in Africa in 1976. Originally, the virus only attacks primates such as monkeys and apes. But now, it has evolved into dangerous disease because the ebola is transmitted to humans. This year, the Ebola virus is raging, the number of deaths has been increased two times more than in 1976, reported by BBC.com.

The increasing case of the Ebola epidemic in West Africa in the 2014 caused anxiety. Ebola virus which attacks the body’s defense system is similar with the HIV virus. Early symptoms are similar to flu symptoms such as high fever, body weakness, muscle pain and headache.The Most Deadly Virus

What makes Ebola virus became so dangerous is its ability to breed. This virus can agglutinate blood cells, then this condition can inhibit blood flowing to other organs. If the organs lack of blood, it will cause some damages. After attacking the blood, ebola virus also attacks other organs, such as kidney, brain, intestine, liver and so on. Many of ebola patients died because of kidney failure.

Very Fast Transmission

Ebola virus transmission can occur from a contact of body fluids, blood, and all the things that have been used by patient. Therefore, ebola patients must be isolated in order to avoid a direct contact with other people. The medical teams who handle the patients also have to wear special cloth in order to prevent the spread of the virus. Currently, a citizen of the United States has been infected with ebola. Indonesian Health Ministry itself has issued a travel warning for the people who will visit the countries of Guinea, Sierra and Liberia.

There are some ways to prevent the ebola virus. We have to keep clean and do not make direct contact with patients. Hopefully soon, vaccines and drugs will be discovered so the number of dead can be decreased.

Sumber

http://www.sekolahbahasainggris.com/kalimat-aktif-dan-kalimat-pasif-dalam-semua-tenses-bahasa-inggris-lengkap/

http://www.carabelajarbahasainggrisoke.com